Prosedur Mendapatkan Peta Kawasan Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Juni 06, 2020
                                                                  
Forester.id. Sobat sekalian, mungkin ada diantara anda yang masih bingung dimana dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan Peta Kawasan Hutan Indonesia. Untuk itu, Forester.id melalui artikel ini akan memberikan sedikit penjelasan terkait hal tersebut. 

Sobat sekalian, Peta Kawasan Hutan Indonesia bisa didapatkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini karena KLHK adalah walidata peta yang terkait kawasan hutan Indonesia.

Mengenai prosedurnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.4/PKTL/SETDIT/ KUM.1/3/2020, yang sobat bisa unduh di link ini 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk peta yang tersedia berupa Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dengan jenis meliputi:
  1. Sistem Informasi Geografi (SIG) misalnya shapefile/geodatabase (shp/gdb)
  2. Format WMS (web map service) yang dapat diakses melalui media internet pada Geoportal/WebGis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  3. Format Jpg/Pdf.
  4. Format lain sesuai perkembangan teknologi.
Pihak yang dapat diberikan akses terhadap  DG dan IG  adalah :
  1. Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi walidata dan bukan walidata
  2. Eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, dan masyarakat umum.
Peraturan tersebut secara tegas mengatur beberapa larangan sebagai berikut:
  1. Tim pengelola JIG dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan DG dan IG untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi.
  2.  Selain unit kliring dan BPKH, dilarang menyebarluasakan DG dan IG kepada pengguna.
Tata Cara Permohonan Peta (DG dan IG) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  1. Pengguna internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bukan walidata dapat mengajukan surat permohonan hak akses atau permohonan informasi dilengkapi dengan informasi tentang tujuan penggunaan dan cakupan wilayah DG dan IG, serta dilampiri surat keputusan penunjukan personil pemegang hak akses beserta nomor telepon/alamat email. Surat permohonan ditujukan kepada Unit Kliring untuk mendapatkan akses (user dan password) ke server Geodatabase.  Hak akses dan server geodatabase tersebut diberikan paling lama satu bulan.  Surat permohonan informasi dapat ditujukan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat.
  2. Pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan surat permohonan kepada unit kliring atau BPKH setempat dilengkapi dengan informasi tentang tujuan penggunaan, jenis DG dan IG, serta lokasi/cakupan wilayah.  Khusus untuk penelitian dari Perguruan Tinggi harus melampirkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
  3. Permohonan untuk program/proyek kerjasama Pemerintah yang dikerjakan oleh konsultan diajukan melalui permohonan oleh Kementerian/ Lembaga /Instansi Pemerintah yang dilampiri dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian/ Lembaga /Instansi Pemerintah yang dilampiri dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pemerintah yang memiliki proyek kerjasama tersebut dengan konsultan pelaksana, serta fakta integritas yang ditandatangani oleh Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah dan konsultan pelaksana. Perjanjian tersebut harus memuat tentang jaminan keamanan data dan larangan penggunaan data untuk kepentingan lain dan penyebarluasan kepada pihak lain diluar proyek kerjasama tersebut.
  4. Alur pelayanan berbagi DG dan IG internal KLHK sbb:
  5. Alur pelayanan penyebarluasan DG dan IG ke pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh Unit kliring sbb :
  6. Alur pelayanan berbagi dan penyebarluasan DG dan IG ke pengguna internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh BPKH sbb:
Demikianlah artikel ini sobat, semoga mencerahkan.


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search