Mengenal Lebih Dalam Biopiracy di Indonesia

- Juni 23, 2020
Biopiracy adalah kejahatan transnasional yang mungkin relatif asing di telinga dan luput dari perhatian. Padahal kejahatan ini tidak kalah berbahaya dan merugikannya dibanding kejahatan transnasional lainnya seperti penyalahgunaan narkotika, terorisme, cyber crime, human traffiking, dll. Fakta ini bisa dimaklumi mengingat biopiracy jarang tersorot lensa kamera, tercatat dalam note awak media untuk selanjutnya diwartakan ke publik. Walaupun masuk dalam radar berita, angle beritanya kebanyakan menyorot segi hukumnya bukan sisi bahayanya.Di luar dunia jurnalistik, pembahasan biopiracy sebagian berakhir di forum-forum resmi dengan akses publik terbatas seperti seminar-seminar, simposium, dan konferensi. 

Definisi Biopiracy

Dalam kamus Merriam-Webster biopiracy didefinisikan sebagai pengambilan material hayati yang tidak etis atau melanggar hukum atau ekspolitasi komersil (seperti ekstrak tanaman obat) yang berasal dari negara atau wilayah tertentu tanpa memberikan kompensasi keuangan yang adil kepada orang atau pemerintah asal materi biologi tersebut. Dengan demikian secara sederhana biopiracy adalah pencurian material hayati seperti tumbuhan, hewan, jasa renik, virus, bakteri, dll yang dilakukan oleh orang asing. 

Kerugian dan Bahaya Biopiracy

Kerugian dan bahaya dari biopiracy akan dijelaskan melalui cerita nyata biopiracy yang pernah terjadi di Indonesia. Cerita ini dikutip dari lipi.go.id sebagai berikut :

"Syahdan, pada akhir 1990-an, peneliti dari Universitas Andalas, Prof Dayar Arbain, tengah menelusuri sebuah spesies tumbuhan langka di daerah Sumatra. Tumbuhan jenis ini, kata Rohadi, diduga mengandung komponen penting untuk menciptakan jenis obat baru. Namun, belum kelar penelitian soal tumbuhan tadi, "Tiba-tiba ilmuwan dari Jepang sudah mengumumkan hak paten atas sebuah produk obat, " cerita Rohadi. "Uniknya, obat ini ternyata diperoleh dari tumbuhan langka tadi, ". Bagaimana mungkin peneliti-peneliti Jepang bisa sekonyong-konyong mengantungi spesies jarang itu. Bagaimana mereka bisa lebih dulu. Tapi itulah fakta yang terjadi, eksodus keanekaragaman hayati Indonesia ke mancanegara". 

Cerita di atas dengan jelas menggambarkan kerugian negara dari biopiracy. Kerugian negara antara lain tidak mendapatkan royalty atau kompensasi keuangan atas perdagangan obat yang bahan aslinya berasal dari Indonesia. Pihak yang menikmati royalty tersebut adalah negara lain yang bukan pemilik asli bahan baku obat tersebut. Malah bangsa kita harus membayar jika ingin mendapatkan obat tersebut. Hal ini ibarat membeli barang milik sendiri yang tercuri. Terkait besar kerugiannya, nilainya tergantung jumlah royalty selama obat tersebut diperdagangkan. 

Pandemik Covid19 setidaknya dapat dijadikan stimulus penggerak nalar dan logika untuk menjelaskan bahaya biopiracy. Indonesia sebagai negara tropis adalah negara yang kaya akan sumber daya hayati. Indonesia pemilik 11 % keragaman hayati dunia. Di Papua yang merupakan perwakilan ekosistem di timur Indonesia setidaknya merupakan habitat bagi 15.000 – 20.000 jenis tumbuhan (55% endemik), 602 jenis burung (52% endemik), 125 jenis mamalia (58% endemik), dan 223 jenis reptilia (35% endemik). Binatang dan tumbuhan endemik ini mencakup burung cenderawasih, kanguru pohon, ikan pelangi, beragam kupu-kupu, dan ribuan tumbuhan dan binatang lainnya. Ukuran pulau yang luas, iklim yang konstan dan cocok untuk pertumbuhan vegetasi, topografi yang terjal, kedekatan dengan benua Asia dan Australia membuat Pulau Papua sebagai pusat tertinggi keanekaragaman hayati dan manusia (Sumber : Buku Ekologi Papua, 2012). 

Melihat potensi kekayaan kehati yang ada di Indonesia, peluang adanya senyawa atau mikroorganisme berbahaya bagi manusia sangat besar. Jika covid19 menurut sebagian ahli adalah virus yang bersimbiosis komensalisme dengan kelelawar, artinya dimana ada kelelawar di situ ada covid19, maka bukakah di Indonesia memiliki beberapa jenis kelelawar. Sehingga virus sejenis covid19 sangat mungkin ditemukan. Melihat besarnya dampak covid19 terhadap tatanan kehidupan manusia, bisa jadi menstimulus pihak tertentu berfikir menjadikan senjata biologi sebagai alat agitasi terhadap sebuah negara. Negara tropis yang kaya kehati tentu saja jadi sasaran empuk tempat pencarian bahan-bahan senjata biologi tersebut. 

Kasus Biopiracy di Indonesia Mitos atau Fakta

Jika masih yakin bahwa kasus biopiracy di Indonesia adalah mitos, beberapa kasus berikut bisa dijadikan referensi agar lebih yakin bahwa biopiracy di Indonesia adalah fakta. 
  1. Tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap warga negara Prancis berinisial DL yang akan menyelundupkan kupu-kupu langka jenis Ornithoptera goliath. Kupu-kupu tersebut diambil dari Kampung Mokwan, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Proses penyidikan berhasil mengungkapkan bahwa kasus biopiracy ini terencana. Setahun sebelum kasus ini terjadi, pelaku terlebih dahulu datang ke lokasi untuk mendokumentasikan kupu-kupu langka tersebut. Tahun berikutnya, pelaku kembali lagi dengan tujuan berbeda yakni menyelundupkan spesies langka tersebut. 
  2. Tahun 2012 peneliti LIPI dicurangi oleh peneliti asing dalam publikasi penemuan spesies tawon baru Megalara garuda. Hal tersebut bermula ketika Peneliti LIPI Rosichon Ubaidillah bersama peneliti asing berhasil menemukan spesies tawon baru dalam sebuah proyek kerjasama penelitian. Namun ketika temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal internasional, nama Rosichon Ubaidillah tidak dicantumkan dalam publikasi tersebut sebagai penulis. Kejadian ini kemudian memantik awareness LIPI terhadap biopiracy di Indonesia.  
Kasus-kasus yang disebutkan di atas hanyalah segelintir kasus yang terjadi di Indonesia. Fenomena biopiracy di Indonesia seperti gunung es. Untuk itu kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap kejahatan ini. Kewaspadaan tersebut dibangun dengan terlebih dahulu mengetahui pintu-pintu yang bisa dijadikan jalan pelaku melakukan kejahatan biopiracy. Pintu-pintu tersebut antara lain, pertama melalui mahasiswa Indonesia yang belajar di universitas luar negeri. Untuk menyelesaikan tugas akhir, terkadang mereka dipaksa untuk membawa sampel-sampel kehati dari Indonesia ke luar negeri. Kedua melalui kerjasama penelitian dimana dengan adanya kerjasama tersebut, peneliti asing bebas masuk meneliti ke pusat-pusat kehati di Indonesia. Ketiga melalui kunjungan wisata dimana pelaku biopiracy menyamar sebagai turis untuk menjelajah alam Indonesia.

 Instrumen Hukum Terkait Biopiracy

Instrumen Internasional untuk melindungi negara-negara di dunia atas ancaman biopiracy salah satunya dengan Protokol Nagoya. Secara umum, isi Protokol Nagoya terkait biopiracy antara lain (Sulityo dan Prabowo, 2020) : 
  1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (derivative).
  2. Akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip Prior Informed Consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan
  3. Mencegah pencurian sumber daya genetik
Beberapa tahun terakhir, kejahatan biopiracy mulai mendapat perhatian lebih serius dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut setidaknya terlihat pada saat Konvensi Keanekaragaman Hayati di Sharm El Sheikh, Mesir 13 - 29 November 2019 dimana Indonesia mengutus perwakilan dari enam Kementerian/ Lembaga sekaligus yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup daan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri. Keseriusan tersebut juga dibuktikan dengan ratifikasi Protokol Nagoya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya sebagai petunjuk pelaksanaan Protokol Nagoya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.2/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Selain perangkat hukum di atas sebelumnya Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum untuk perlindungan biodiversitas atas biopiracy diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional dalam Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi Sains dan Teknologi. 

Referensi :
Sulistyo, A., A. Pranowo, (2020): Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG), Buletin Pengawasan, Inspektorat jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Edisi Maret 2020
Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, (2007): Indonesia Lahan Subur Biopiracy (Online) : http://lipi.go.id/berita/indonesia-ladang-subur-biopiracy/451
Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, (2012): Riset Tawon Garuda, Peneliti LIPI Dicurangi Peneliti Asing (Online) : http://lipi.go.id/berita/single/Riset-Tawon-Garuda-Peneliti-LIPI-Dicurangi-Peneliti-Asing/7532
Republika.co.id, (2017) Upaya Penyelundupan Kupu-Kupu Langka di Papua Digagalkan (Online) :https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/05/ombsqd354-upaya-penyelundupan-kupukupu-langka-papua-digagalkan

Sumber : Wiko Arif Wibowo


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search